Pengadilan Negeri Serui adalah salah satu Lembaga Peradilan Umum Tingkat Pertama Kelas II yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, terletak di Jalan Sumatera No. 1 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Ibukota kabupaten ini terletak di Serui yang menjadi dasar penamaan Pengadilan Negeri Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Wilayah Kabupaten Yapen Waropen terletak dikawasan teluk Cenderawasih dengan luas wilayah seluruhnya 18.994 Km² atau 4.6% dari luas Papua. Menurut sejarah, Papua dahulunya adalah Papua Barat dimana merupakan daerah jajahan Hindia Belanda akan tetapi daerah Yapen Waropen adalah daerah yang tidak tunduk pada Pemerintah Hindia Belanda (daerah Merah Putih) hal ini terlihat dengan jelas dimana bermunculan tokoh-tokoh pejuang yang kita kenal seperti : Bapak Silas Papare, Bapak Stevanus Rumbewas, dll.

Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta (Batavia) juga pernah membuang/menghukum seorang Pahlawan Nasional yang berasal dari Sulawesi Utara yang bergerak dibidang Pendidikan dan Pembaharuan Putra-Putri Indonesia yaitu Bapak Dr. Sam Ratulangi di Kabupaten Yapen Waropen ini. Nama beliau diabadikan sebagai nama jalan di kabupaten ini. Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda tahun 1962 Kabupaten Yapen Waropen masih bergabung/di bawah daerah kekuasaan Kabupaten Biak Numfor (Teluk Cenderawasih), pada saat terjadi pergolakan antara Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Ir. Soekarno maka daerah Papua direbut kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui perjuangan yang cukup berat dan Presiden Soekarno mengeluarkan ultimatum Tri Komando Rakyat (Trikora) sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Pemerintah Hindia Belanda dan pada tahun 1962 kembalilah Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia termasuk daerah Kabupaten Yapen Waropen.

Dengan kembalinya Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia maka setiap daerah Papua memberanikan diri membentuk Pemerintah (Kabupaten) salah satunya yaitu Kota Serui, dimana sejak tahun 1968 Serui masih merupakan daerah Pemerintah Teluk Cenderawasih yang dipimpin oleh Pemerintah sementara. Maka pada tanggal 1 Januari 1969 melalui DPRGR Papua di Jayapura maka diakuilah daerah Kabupaten Yapen Waropen sebagai Kabupaten paling bungsu di Papua dan dibentuk secara mendadak dari tingkat Pemerintah sementara menjadi pemerintah Kabupaten tanpa suatu persiapan terlebih dahulu, walaupun Kabupaten Yapen Waropen sudah terbentuk sejak tahun 1969 masih ada pula beberapa dinas/instansi yang masih tetap berada dalam Pemerintah Biak Numfor.

Dalam perkembangan pemerintahan Kabupaten Yapen Waropen terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten tersebut menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, selain itu secara geografis daerah ini merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau. Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Walaupun Kabupaten Kepulauan Yapen baru berdiri pada tahun 2008 namun Pengadilan Negeri Serui sudah berdiri sejak Mei tahun 1980 pada saat Pemerintahan Kabupaten Yapen Waropen.  Awal Mula terbentuknya Pengadilan Negeri Serui ini dahulu masih merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Biak baru pada tahun 1980 itu secara otomatis Pengadilan Negeri Serui terlepas dari pengawasan Pengadilan Negeri Biak. Berdasarkan data/catatan yang diketahui maka awal berdirinya Pengadilan Negeri Serui pada bulan Mei tahun 1980, ditandai dengan pembukaan selubung papan nama “PENGADILAN NEGERI/EKONOMI SERUI” yang terletak di Jalan Ahmad Yani Serui di Kabupaten Yapen Waropen.

Adapun lokasi kantor yang dipergunakan adalah sebagian kecil ruangan, semacam mes/ tempat penginapan berukuran 6 x 8 M² disamping kanan Kantor IRWILKAB Kabupaten Yapen Waropen pada saat itu, yang juga merupakan bagian bangunan yang tak lepas dari Kantor IRWILKAB tersebut, dengan Ketua Pengadilan Serui yang pertama adalah Bapak Moh. Syakirin Lubis, S.H. dan Panitera Kepala/Sekretaris Bapak Daniel Manuhua. Selanjutnya secara berangsur-angsur kegiatan operasional mulai berjalan dengan prioritas penyelesaian perkara-perkara pidana maupun perdata baik penerimaan sisa pelimpahan Pengadilan Negeri Biak, juga yang diterima oleh Pengadilan Negeri Serui sendiri. Dari sisa pegawai terhitung sejak tanggal 15 September 1980 mulai ada penambahan pegawai baik karena mutasi pegawai lama dari daerah lain maupun dari pusat oleh Direktorat Jenderal Badiluntum maupun atas pelimpahan wewenang pusat lalu dilakukan tes penerimaan di masing-masing daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri setempat.

Adanya penambahan pegawai Pengadilan Negeri Serui baik pegawai administrasi maupun Hakim maka pada tahun Anggaran 1981/1982 telah dibangun Gedung Kantor Pengadilan Negeri Serui yang beralamat di Jalan Sumatera No. 1 Serui yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 4 September 1984 oleh Bapak I.D. Hendharjanto, S.H. selaku Kakanwil Departemen Kehakiman Irian Jaya. Pada tanggal 16 Mei 2010 terjadi gempa bumi yang cukup besar berkekuatan 7.0 SR  sehingga mengakibatkan Gedung Pengadilan Negeri Serui rusak parah dan dilakukan renovasi sehingga gedung Pengadilan Negeri Serui bisa tampak sampai sekarang ini.

Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serui meliputi Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.

 

Berikut adalah nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Serui yang pernah menjabat: 

 

 

No

Nama

Periode

1

H. Muhammad Syakirin Lubis, S.H.

1980 – 1984

2

Sulaiman Daud, S.H.

1984 – 1988

3

Burhanuddin, S.H.

1988 – 1992

4

Muhammad Alim, S.H.

1992 – 1996

5

Jaini Abidin, S.H.

1996 – 2000

6

H. Subaie Syarif, S.H.

2000 – 2004

7

Antono Rustono, S.H., M.H.

2004 – 2006

8

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

2006 – 2008

9

Wayan Karya, S.H., M.Hum.

2008 – 2010

10

Jonlar Purba, S.H., M.H.

2010 – 2011

11

Tiares Sirait, S.H.

2012 – 2014

12

Esau Yarisetou, S.H.

2014 – 2016

13

Yance Patiran, S.H., M.H.

2016 - sekarang

 

 

Statistik Pengunjung

1
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
1
1
1
0
1
1
1
IP Anda : 54.166.249.93
2018-11-13 04:12