Pengadilan Negeri Serui

logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SERUI

. sitemap

KEADILAN RESTORATIF ( RESTORATIVE JUSTICE )

PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI PENGADILAN

1. Konsep Restorative Justice (RJ)

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Prinsip Restorative Justice (RJ)

Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil alam kerangka restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang- wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompesasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

3. Tujuan Restorative Justice (RJ)

Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat)

4. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di Lingkungan Mahkamah Agung RI

A. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
  3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP- 06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);
  5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
  6. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Pada pokoknya dapat diterapkan untuk pengenaan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal   482    KUHP    dengan    nilai    kerugian    tidak    lebih    dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

B. Perkara Anak

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
  5. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Pada pokoknya dimungkinkan adanya pelaksanaan diversi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Perkara yang berkaitan dengan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Dasar hukum:

  1. Konvensi CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)/ Kovensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
  2. Kovensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
  3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  5. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  6. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
  10. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Dalam pemeriksaan perkara, pada pokoknya Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-dikriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut:

  1. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
  2. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
  3. Diskriminasi;
  4. Dampak psikis yang dialami korban;
  5. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
  6. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
  7. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

D. Perkara Narkotika

Dasar Hukum

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
  4. Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
  5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
  6. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Pada pokoknya keadilan restoratif dalam perkara narkotika hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama tersebut.

Tinggalkan komentar