Pengadilan Negeri Serui

logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SERUI

. sitemap

GUGATAN SEDERHANA

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019). KRITERIA GUGATAN SEDERHANA Penggugat dan Tergugat merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali apabila memiliki kepentingan hukum yang sama; Penggugat dan Tergugat berada … Baca Selengkapnya

KEADILAN RESTORATIF ( RESTORATIVE JUSTICE )

PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI PENGADILAN 1. Konsep Restorative Justice (RJ) Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada … Baca Selengkapnya

Peran Kerapatan Adat Nagari KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum

oleh : Dadi Suryandi, S.H., M.H. (Hakim Pada Pengadilan Negeri Singkawang) * Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan negara Indonesia berasal dari kitab Sutasoma yang berbahasa sansekerta karangan Empu Tantular ini memiliki arti ‘berbeda-beda tetapi satu jua’. Secara mendalam Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap … Baca Selengkapnya

Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook

“Jangan korbankan ragamu (penjara) karena kesalahan 2 jempolmu” Oleh : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA) Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi … Baca Selengkapnya

Ketua MA : Tidak Ada Tawar Menawar Untuk Independensi Peradilan

Mataram-Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH menegaskan bahwa independensi merupakan hal yang sangat prinsipil  dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak Indonesia merdeka, baru tahun … Baca Selengkapnya